Berita Terpercaya – Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Desember 2016. Setelah mendengarkan keterangan-keterangan Kapolri, Komisi III menyimpulkan sejumlah hal.
Komisi III mendesak Kapolri untuk sungguh-sungguh menjaga netralitas dan profesionalisme penegakan hukum, sehingga tidak terjadi kriminalisasi.
"Dan, terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana, agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat, saat membacakan kesimpulan.
Benny, kemudian melanjutkan kesimpulan rapat.
"Sebaliknya, terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri tidak segan-segan untuk menyelesaikannya," katanya.
Komisi bidang Hukum ini juga mendesak Kapolri, agar lebih mengedepankan langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.
"Dan, menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa yang sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi," ujarnya.
Pada hari ini, Komisi III menggelar rapat kerja dengan Kapolri. Kepada Komisi III, Kapolri menjelaskan mengenai isu-isu terkini seperti penanganan aksi demo, adanya dugaan makar hingga proses hukum Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok.
Baca Juga: Berita Olahraga
